JAKARTA - Pemerintah membuat aturan yang membuat harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium berbeda-beda di beberapa wilayah. Akibatnya, harga BBM premium di Madura dan Bali lebih mahal dari Jakarta.

Pengamat Energi Universitas Indonesia, Iwa Garniwa, menilai jika pemerintah berniat untuk melakukan pemerataan seharusnya penentuan harganya berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) dari masing-masing wilayah.

"Saya bingung perhitungannya bagaimana, anehnya di Bali dan Madura lebih tinggi dari pada Jakarta. Seharusnya kalau mau berdasarkan PDB masing-masing wilayah," tuturnya saat dihubungi Okezone.

Iwa melanjutkan, jika yang menjadi dasar perhitungan Pemerintah adalah ongkos distribusi, hal itu harusnya tidak menjadi alasan. Justru daya kemampuan masyarakat di wilayah tertinggal harus menjadi perhatian. Dengan memberikan harga yang lebih murah, otomatis akan mendorong kemampuan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.

"Misalnya di Papua, jaraknya menjadi lebih mahal, padahal tidak ada alasan untuk itu. Berapa besar si di Papua konsumsinya, malah harus didukung di sana, diberi subsidi lebih untuk mendorong pertumbuhannya," pungkasnya.